Integrasikan Pelayanan Publik, Diskominfo Siapkan Masterplan Tingkatkan SPBE
Focuskaltim.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melalui pembuatan Master Plan Arsitektur dan Tata Kelola SPBE.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU Khairudin menyatakan bahwa master plan telah dibuat dan rencana mulai diimplementasikan pada tahun depan.
“Kami akan menyiapkan server pada tahun ini untuk mendukung terwujudnya SPBE,” ujar Khairudin, Jumat (28/07/2023).
Upaya meningkatkan SPBE, terang Khairudin dilakukan dengan mengidentifikasi aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Baik yang diadopsi dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk kemudian dituangkan ke dalam SPBE.
Hal itu akan menghasilkan, pelayanan publik akan terintegrasi dan optimal, terbuka, serta lebih aman dibanding dengan mengelola secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah atau OPD.
Sementara untuk menjaga keamanan data agar tidak bocor, Diskominfo bakal bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Nanti ada informasi yang (terkait) pelayanan publik baik itu aduan dan sebagainya, itu juga kami akan muatkan di dalam SPBE itu,” jelasnya.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo PPU Syafrudin Lamato menyampaikan SPBE tidak hanya diampu oleh dinas teknis yakni Diskominfo PPU, tetapi juga Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten PPU sebagai leading sector. Di samping itu, pelaksanaan SPBE ini perlu dukungan dari semua perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik.
“Kami baru selesai asesmen atau evaluasi mandiri untuk SPBE. Dari 47 indikator yang dinilai dalam SPBE, tidak semua (indikator penilaian) datanya ada di Diskominfo, namun tersebar juga di beberapa OPD lainnya. Alhamdulillah perangkat daerah lainnya support terhadap hal tersebut,” ungkapnya.
Ia menyampaikan hasil evaluasi mandiri untuk SPBE PPU mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, angka evaluasi SPBE PPU berada pada 1,8. Pada tahun ini, angka yang diperoleh berkisar pada 2,6. Ia menyebut integrasi menjadi salah satu aspek penting dalam SPBE.
“Satu contoh, kita memasukkan aplikasi yang ada di RSUD, dia akan meminta layanan ini connect tidak dengan Dukcapil, connect tidak dengan Puskesmas. Jadi seperti itu, mau tidak mau memang semua harus terintegrasi,” jelasnya.
Ia berharap, upaya-upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan adanya Master Plan Arsitektur dan Tata Kelola SPBE dapat didukung oleh Pemkab PPU melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terlebih PPU menjadi wilayah terpilih dalam percepatan penyelenggaraan SPBE dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (DiskominfoPPU)
