Dukung Penolakan Penghapusan Honorer, Sigit Wibowo: Presiden Dengar Aspirasi Kami
Focuskaltim.com, Samarinda – DPRD Kaltim turut menjadi pihak yang menolak adanya rencana penghapusan sepenuhnya tenaga honorer. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih bijaksana dan kembali mempertimbangkan pelaksanaan rencana itu.
Berbagai penolakan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Presiden Joko Widodo, terus bergema. Penolakan juga disuarakan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.
Sigit menyatakan penolakannya pada kebijaakan penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Ia meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan tersebut. “Kami di Provinsi Kaltim menegaskan tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Kami akan tetap memperjuangkan mereka, terutama di Kaltim,” kata Sigit, Jumat (17/11/2023).
Dirinya memaparkan penghapusan honorer sudah resmi dikeluarkan pada 31 Oktober 2023 lalu. Namun, pihaknya DPRD Kaltim tidak tinggal diam. Mereka akan menyuarakan penolakan mereka dan berusaha menggalang dukungan dari pemerintah daerah.
“Kami akan menghubungi pemerintah pusat melalui asosiasi gubernur, bupati, dan wali kota. Kami minta agar penghapusan itu dibatalkan. Kami akan berjuang supaya bupati, wali kota, dan gubernur tetap mempertahankan tenaga honorer,” tegasnya.
Lebih lanjut, sikap penolakan ini juga sebagai komitmen dan tindak lanjut dari aspirasi para tenaga harian lepas (THL) yang ada di pemerintahan dari berbagai daerah.
“Penolakan ini sebagai bentuk dukungan kami kepada teman-teman tenaga honorer. Kami menganggap mereka sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan di daerah. Kami berharap, Pemerintah Pusat, yakni Bapak Jokowi, bisa mendengar aspirasi kami,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
