Disdikbud Melaksanakan FGD, Membahas Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023

Focuskaltim.com, Balikpapan – Sekretaris Daerah Kota Balikpapan , Muhaimin hadir sebagai narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang di laksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menggelar Forum Group Discussion (FGD). FGD ini membahas Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023, bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan, Rabu (15/11/2023).
Kegiatan ini juga di hadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota balikpapan, Purnomo. Dan sekretaris Disdikbud Kota Balikpapan Ganung Pratikno .
Menurut Sekretaris Kota Balikpapan, Muhaimin, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021 -2026 salah satu visinya , untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi, di antaranya masalah pendidikan.
”RPJMD Kepala Daerah Terpilih tahun 2021-2026 pendidikan masuk dalam program prioritas . ada tiga program prioritas yakni pendidikan , kesehatan , dan infrastruktur. Pemerintah ingin agar SDM pendidikan beserta infrastruktur dapat terpenuhi, kata muhaimin saat memberikan pemaparan kepada satuan jenjang TK, SD dan SMP Kota Balikpapan.
Muhaimin menjelaskan, adapun pencapaian pendidikan kota Balikpapan tertinggi di Kaltim dengan nilai 95,4. Adapun nilai itu didapatkan berdasarkan Rapat Koordinasi bersama PJ Gubernur Kaltim.
”Untuk program yang dijalankan pemerintah sudah on the track, tetapi ada catatan yang perlu diperhatikan dalam sektor pendidikan adalah pendidikan anak usia dini. Ini menjadi catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mudah mudahan ini tidak ketinggalan dalam program prioritas 2024,” tegasnya.
Lanjut Muhaimin, usia rata rata sekolah mengalami peningkatan dari 2018-2022 yang awalnya 10,45 menjadi 10,92 yang artinya teman teman di pendidikan selama lima tahun on the track . Begitu juga dengan harapan anak sekolah yang mengalami kenaikan.
Perlu diketahui, untuk tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Balikpapan diakui sangat kurang, karena belum ada penerimaan PNS dan hanya menerima PPPK. (*)